gunung gede pangrango

nah, kali ini gw ngasih objek foto di gunung gede pangrango nih. mantap banget dah!

Diposting oleh di Tidak ada komentar:

IMPLEMENTASI KOMUNIKASI POLITIK SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI PEMENANGAN PARTAI POLITIK

BAB I                                                                                                                                                                         
PENDAHULUAN
A.    LATAR BELAKANG MASALAH
Kejadian-kejadian penting dalam kehidupan manusia masa lampau, perlu dikomunikasikan kepada generasi-generasi berikutnya, yang tidak ikut mengalami, banyak sekali manfaatnya, paling tidak sebagai ilmu pengetahuan.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, orang makin sering mengamati bahwa minat dan partisipasi generasi muda Indonesia (termasuk para pelajar dan mahasiswa) dalam kegiatan-kegiatan politik tampak kian menurun, setidak-tidaknya seperti yang terlihat di ata permukaan. Padahal, sebagai makhluk politik (zoon politicon), manusia (tua dan muda) pasti tertarik dengan kejadian-kejadian dan proses politik, apalagi jika menyangkut langsung kepentingan dan masa depannya. Namun demikian banyak orang yang mempunyai pengamatan bahwa generasi muda kita tidak lagi berantusias berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik. Dengan kalimat lain, ada gejala apaisme dikalangan generasi muda kita, mengapa demikian?
Barang kali tidak mudah memberikan jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaan ini. Tetapi kita dapat memperoleh sebagai jawabannya jika kita menoleh kembali kebelakang, kemasa ketika bulding blocks Orde Baru mulai diletakkan. Apa yang kota lihat sekarang ini di bidang politik, sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan Orde Baru sendiri.
Secara ringkas, dapat kita sebutkan beberapa asumsi dasar yang diyakini oleh para penegak Orde Baru yang berkaitan dengan pembangunan politik, yang sampai sekarang tampaknya masih dianggap valid oleh sementara orang. Pertama, politik di zaman Orde Lama ditandai dengan perjuangan ideology antarpapol yang menjurus pada disentegrasi nasional. Pertentangan berdasarkan perbedaan ideology merupakan pertentangan yang sangat sulit untuk direkonsiliasikan, sehingga berlakulah pertarungan habis-habisan (zero sum game). Salah satu harus menang, dan yang lain kalah. Padahal, dalam konteks masyarakat Indonesia, pertentangan ideologis tidak akan menguntungkan bangsa Indonesia sebagai suatu keselruhan. Konsep Naskom adalah usaha presiden Soekarno untuk merekonsiliasikan nasionalisme, Islam, dan Komunisme. Sebagaimana kita ketahui, dalam kenyataan konkret konsep Naskom justru memperuncing pertentangan pelbagian kekuatan social-politik di Indonesia.
Berdasarkan asumsi ini, dikemuakan satu tesis bahwa zaman Orde Baru, perjuangan yang cenderung mengutamakan ideology (ideologische srtijd) harus digantikan dengan semangat menomorsatukan program i(programma strijd). Jika parpol maupun kekuatan social politik lainnya mampu mendasarkan perjuangannya pada kompetesi program, maka tidak aka nada lagi kecenderungan disintegatif kehidupan politik nasional. Menurut tesis ini, deideologisasi harus didorang dalam kehidupan politik bangsa.
Kedua, partai-partai politik pada masa orde lama melakukan kegiatan di tingkat rakyat kelas bawah (grass root), dan kenyataan inidianggap sebagai salah satu sebab tersendotnya energy masyarakat kedalam konflik-konflik politik yang tidak produktif. Untuk mengatasi hal ini diajukan tesis “ masa mengambang”. Dengan dengan membatasi kegiatan parpol, diharapkan massa selalu mengambang dalam artian politik, dan hanya waktu menjelang pemilu, masa tersebut diharapkan dapat berpartisipasi dalam proses politik, terutama untuk meramaikan “pesta demokrasi”.pada hakikatnya, konsep “massa mengambang” dimaksudkan untuk melakukan dopolitisasi secara halus terhadap masyarakat, agar masyarakat lebih mudah diarahkan kepada program-program pembangunan.
Ketiga, Orde Lama tidak berhasil melakukan pembangunan, karena stabilisasi politik tidak dapat diselenggarakan dengan mantap. Demikian juga sebelumnya, dimasa demokrasi parlementer, labilitas politik telah menghambat embangunan ekonomi. Hal ini dapat menerangkan dengan mudah, mengapa sekarang terdapat kecenderungan politik yang membatasi kecenderungan pelbagian kebebasan, terutama kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul dan kebebasan pers, berhubungan adanya asumsi dasar yang dianut bahwa stabilitas politik harus dijaga sebaik-baiknya agar pembangunan ekonomi tidak terganggu. Proses penyederhanaan keparataian yang terjadi di masa Orde Baru sudah tentu juga dilakukan dalam rangka mencapai stabilitas politik. Akan tetapi, dalam hubungan ini selalu diingat suatu rumusan umum bahwa ekonomi yang bebas tidak pernah dapat berjalan seiring dengan politik yang ditekan.
ketiga, asumsi dasar diatas, beserta tesis-tesis yang menyertainya, telah menjadi landasan perekayasaan politik (political engineering) di masa Orde Baru dengan hasil-hasilnya yang telah kita ketahui bersama, antara lain stabilitas politik, demokrasi tampa oposisidan birokrasi patrimonial yang sangat kuat, bahkan terlalu kuat.
Dilihat dari sudut lain, proses politk di Indonesia sudah menjadikan Indonesia sebagai Negara korporatis yang hamper sempurna. Dibandingkan dengan Filipina atau Pakistan, misalnya, korporatisme Indonesia jauh lebih kuat dan berhasil.
Sudah lebih setengah abad negara dan bangsa ini merdeka, dan banyak sekali hal-hal yang menarik terjadi di bangsa ini. Contoh dari kejadian yang ada di negara ini adalah tentang partai politik. Sejak awal berdirinya, Indonesia merupakan negara kesatuan yang mana partai politik banyak sekali. Namun partai politik dari tahun ke tahun sering mengalami perubahan kearah yang lebih baik lagi.
Salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan berdirinya partai politik adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Bab I Pasal (1) yang berbunyi : “ partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukalera atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. “[1].
Pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai politik juga merupakan komponen yang penting dalam system demokrasi.[2]
Dalam sebuah partai politik, memiliki kepentingan-kepentingan yang akan dicapai. Oleh karena itu, partai politik harus memiliki komunikasi politik sebagai salah satu strategi pemenangan partai politik.

B.     RUMUSAN MASALAH
1.      Apakah yang dimaksud dengan partai politik?
2.      Apa yang dimaksud dengan komunikasi politik?
3.      Bagaimana komunikasi politik bisa dipakai sebagai strategi pemenangan partai politik?.







BAB II
LANDASAN TEORITIS

Beberapa konsep dan teori yang akan digunakan untuk menganalisis masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:
Menurut Mac Iver, partai politik adalah suatu perkumpulan terorganisir untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara-cara yang sesuai dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau UUD, agar menjadi penentu cara melakukan pemerintaha. Perkumpulan-perkumpulan itu diadakan karena adanya kepentingan bersama. Oleh karena itu, seringkali suatu perkumpulan atau ikatan diadakan untuk memenuhi atau mengurus kepentingan bersama dalam masyarakat. Selain mempunyai kepentingan bersama, suatu perkumpulan khususnya partai politik, akan munul karena anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nlai-nilai, dan cita-cita yang sama.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Bab I Pasal (1) dijelaskan mengenai pengertian partai politik, yang berbunyi : “ partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukalera atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. “[3]
Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah.[4]
Menurut Littlejohn di dalam komunikasi terdapat level atau tingkatan komunikasi yakni komunikasi antar personal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan komunikasi massa. Komunikasi antar personal adalah komunikasi yang melibatkan antar sesama orang/individu dan biasanya face to face. Komunikasi kelompok adalah komunikasi atau hubungan antara individu di dalam kelompok kecil, dan biasanya dilakukan dalam merencanakan pengambilan keputus.  Komunikasi organisasi lebih kompleks lagi, karena hubungannya tidak hanya melibatkan antar individu akan tetapi juga antara individu dengan kelompok-kelompok. Sedangkan komunikasi massa adalah komunikasi yang melibatkan ranah publik, dan memuat banyak hubungan, yakni hubungan antarpersonal, kelompok, dan organisasi.[5]
Source-Message-Channel-Receiver Theory. S-M-C-R merupakan singkatan dari Source (sumber) - Message (pesan) - Channel (saluran/media) - Receiver (penerima/komunikan). Pada rumus S - M - C - R, khusus mengenai C (channel) yang berarti saluran atau media, menurut Sappir mengandung dua pengertian, yakni primer dan sekunder. Saluran primer adalah media yang merupakan lambang, misalnya bahasa, gambar atau warna yang digunakan dalam komunikasi tatap muka (face to face communication), sedangkan saluran primer adalah media berwujud, baik media massa misalnya surat kabar, televisi atau radio, maupun media non masa, misalnya surat, telepon atau poster.[6] Kemudian komunikasi politik di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia biasanya menggunakan dua sistem komunikasi dominan, yaitu media massa modern dan sistem komunikasi tradisional (Schramm 1964). Untuk mempengaruhi masyarakat, maka sangat perlu untuk memilih sarana komunikasi yang tepat, sesuai dengan keperluan dan kepada siapa pesan politik ingin disampaikan. Untuk masyarakat perkotaan kelas menengah, komunikasi politik melalui media massa sangat efektif karena pola hidup mereka yang sibuk tidak memberi mereka peluang untuk melakukan komunikasi langsung dengan orang lain. Apalagi kalau mereka tidak punya kepentingan langsung dengan sang komunikator. Bagi mereka, media massa cetak dan elektronik merupakan sarana paling efektif untuk mengetahui dan menyampaikan umpan balik setiap pesan politik yang ada. Sementara untuk masyarakat pedesaan, apalagi masyarakat pedalaman yang secara literal tidak memiliki tradisi baca, pesan politik hanya bisa disampaikan oleh sistem komunikasi tradisional. Dalam konteks ini, seperti diungkap oleh Astrid Susanto (1978), komunikasi yang paling efektif adalah dengan menggunakan sistem komunikasi lokal yang sesuai dengan budaya mereka. Pendekatan-pendekatan interpersonal dengan tokoh-tokoh lokal yang menjadi pengatur lalu lintas opini menjadi kunci keberhasilan dalam sistem komunikasi tradisional ini.
Menurut para pakar model komunikasi Lasswell merupakan salah satu model yang paling awal dalam perkembangan teori komunikasi. Lasswell menyatakan bahwa: Cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan: Who Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect ( Siapa Mengatakan Apa, Melalui Saluran Apa, Kepada Siapa, Dengan Efek Apa). Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah berupa unsur-unsur proses komunikasi, yaitu Communication (komunikasi), Message (pesan), Media (media), Receiver (komunikan/penerima), dan Effect (efek). Lebih lanjut Lasswell mengemukakan bahwa fungsi komunikasi meliputi:

1.      The surveillance of the environment (pengamatan lingkungan). Fungsi ini merupakan kegiatan mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai peristiwa dalam suatu lingkungan, seperti penggarapan dan penyampaian berita.
2.      The correlation of the parts of society in responding to the environment (korelasi kelompok-kelompok dalam masyarakat ketika menanggapi lingkungan). Fungsi ini merupakan kegiatan interpretasi terhadap informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan, seperti propaganda-propaganda atau tajuk rencana.
3.      The transmission of the social heritage from one generation to the next   (transmisi warisan sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain). Fungsi ini merupakan kegiatan pengkomunikasian informasi, nilai, dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain atau dari anggota suatu kelompok kepada pendatang baru, seperti kegiatan pendidikan/pembelajaran.

BAB III

IMPLEMENTASI KOMUNIKASI POLITIK SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI PEMENANGAN PARTAI POLITIK

A.    PENGERTIAN PARTAI POLITIK
Sebagaimana yang telah disampaikan diatas, bahwa partai politik adalah suatu perkumpulan terorganisir untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara-cara yang sesuai dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau UUD, agar menjadi penentu cara melakukan pemerintaha. Perkumpulan-perkumpulan itu diadakan karena adanya kepentingan bersama. Oleh karena itu, seringkali suatu perkumpulan atau ikatan diadakan untuk memenuhi atau mengurus kepentingan bersama dalam masyarakat. Selain mempunyai kepentingan bersama, suatu perkumpulan khususnya partai politik, akan munul karena anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nlai-nilai, dan cita-cita yang sama.
Pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam system politik demokrasi. Dengan demikian, penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan.
Melalui kebebasan yang bertanggung jawab, segenap warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata. Kesetaraan merupakan prinsip yang memungkinkan segenap warga negara berpikir dalam kerangka kesederhanaan sekalipun kedudukan, fungsi dan peran masing-masing berbeda. Kebersamaan merupakan wahana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sehingga segala bentuk tantangan lebih mudah dihadapi. Partai politik dapat mengambil peran penting dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara yang padu.
Partai plitik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara, dan untuk membentuk pemerintahan.
Partai politik melalui pelaksanaan fungsi pendidikan politik, social politik, perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara riil, akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, merekatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, merekatkan berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat, mendukung integrasi dan persatuan nasional, mewujudkan keadilan, menegakkan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menjamin terciptanya stabilitas keamanan.




B.     PENGERTIAN KOMUNIKASI POLITIK

Komunikasi merupakan penyebab dan pengakhir pertentangan. Komunikasi adalah sebagian besar dari kegiatan dalam hidup. Komunikasi merupakan landasan pembentukan pengertian, landasan pembentukan kelompok. Tetapi jstru karena komunikasi, menentukan maka karena terlalu sering dan bisa dijalankan, dirasakan juga sebagai hal yang biasa.
Jika digabungkan dengan politik, maka tersusunlah sebuah kata komunikasi politik. Secara sederhana komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga dapat diartikan sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah
Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politikyang kongkretsebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja. Tidak heran jika adayang menjuluki komunikasi politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tidak lebih dari istilah belaka.
Dalam praktiknya, komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari, tidak satupun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik.
Gabriel Almond (1960) nmengemukakan bahwa komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap system politik.
Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan dengan proses komunkasi pada umumnya ( komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia) dengan alur dan komponen:
1.      Komunikator/ pengirim pesan
2.      Encoding : proses penyusuan ide menjadi symbol/ pesan
3.      Message / pesan
4.      Media/ saluran
5.      Decoding: proses pemecahan/ penerjemahan symbol-simbol
6.      Komunikasi/ receiver : penerimaan pesan
7.      Feed back : umpan balik/respon
Dalam penyampaian pesannya, komunikasi politik memiliki saluran/jaringan tertentu, antara lain:
1.      Komunikasi massa : komunikasi satu kepada banyak, / komunikasi melalui media masa
2.      Komunikasi tatap muka
3.      Komunikasi organisasi
4.      Komunikasi interpersonal


C.     KOMUNIKASI POLITIK SEBAGAI SALAHSATU STRATEGI PEMENANGAN PARTAI POLITIK

Beberapa implementasi komunikasi politik yang dapat dijadikan acuan sebagai salah satu strategi pemenangan partai politik adalah:

1.      Bergerak dan membangun komunikasi politik di Semua level
Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa menurut Littlejohn, komunikasi dapat dilakukan dalam beberapa tingkatan/level, dari individu, kelompok, organisasi hingga komunikasi massa. Strategi komunikasi yang  dilakukan di semua level dan lini untuk membangun opini publik sebagai salah satu cara pemenangan partai politik.



2.      Penggunaan Media Massa Modern dan Media Komunikasi Lokal
Menurut Gabriel Almond, semua bentuk interaksi manusia melibatkan komunikasi. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar dan majalah ikut mempengaruhi struktur komunikasi dalam masyarakat. Dalam pembangunan opini publik, media massa merupakan salah satu media yang sangat strategis. Sedangkan menurut Mcquail media paling baik digunakan secara terncana untuk menimbulkan perubahan dengan menerapkannya dalam program yang berskala besar.[7] Di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, media massa merupakan media yang dapat menjangkau secara luas ke seluruh pelosok dan penjuru masyarakat tanpa orang atau tokoh harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Melalui media massa pembangunan opini publik dapat dilakuakan tanpa harus tokoh poltik hadir di masyarakat.
Di samping mengunakan media massa, dapat juga menggunakan media pertemuan langsung dengan masyarakat. Pertemuan langsung ini dapat dikemas dengan bentuk pertemuan lokal, sehingga jenis pertemuannya sangat berfariasi sesuai dengan kondisi lokal dimana pertemuan itu berlangsung.
Sejalan dengan pendekatan lokal ini, bahasa komunukasi yang dibangun juga dengan menggunakan term-term low contex. Artinya bahasa komunikasi yang digunakan cenderung dengan bahasa-bahasa yang sederhana, tidak dengan bahasa tinggi atau yang ilmiah, menggunakan istilah-sitilah.



3.      Politik Pencitraan
Menurut Schuller inti politik sukses adalah membangun kepercayaan publik. Kandidat perlu dikenal dulu baru mereka percaya. Pencitraan tokoh merupakan pintu bagi masyarakat untuk memilih kandidat di pemilihan lokal. Pencitraan merupakan gambaran yang dimiliki oleh orang banyak tentang diri, pribadi, atau organisasi atau produk.[8] Political image yang dapat diusung oleh partai politik adalah membangun image kepada masyarakat bahwa partai politik tersebut merupakan partai yang sederhana, bersahabat, bersahaja, dan diterima oleh semua kalangan. Pencitraan ini dapat dimunculkan melalui pemasangan baligo, spanduk dan lain sebagainya.
Menurut Robert Norton kita berkomunikasi pada dua level yakni penyampaian informasi dan gaya dalam menyampaikan pesan. Komentar yang diberikan baik secara serius maupun bercanda akan diinterpretasikan penerima menjadi gaya berkomunikasi di pembicara. Gaya pesan ini akan terjadi berulang-ulang. Dari gaya berkomunikasi inilah orang akan menilai bagimana tipe partai  tersebut.

Untuk melihat dukungan politik, tidak dapat dilakukan dengan berasumsi. Ini sangat berbahaya dalam pertarungan politik. Kita harus mengetahuinya secara nyata atau riil di masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui dukungan politik di masyarakat adalah dengan melalui voter intelegence. Teknologi politik yang sekarang sudah berkembang akan sangat membantu melihat prilaku politik masyarakat secara riil dan ilmiah. Berbagai bentuk kegiatan seperti: pooling, FGD, media analisis, dan penelitian ilmiah merupakan cara yang dapat digunakan untuk melakukan voter intelegence.
Keterkaitan antara kehidupan kepartaian yang sehat dan proses penyelenggaraan pemilihan umum akan dapat menciptakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang lebih berkualitas. Untuk merancang keterkaitan sistematik antara system kepartaian, system pemilihan umum dengan system konstitusional, seperti tercermin dalam system pemerintahan, diperlukan adanya kehidupan kepartaian yang mampu menampung keberagaman.
Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berwawasan kebangsaan, diperlukan adanya kehidupan dan system kepartaian yang sehat dan dewasa, yaitu system multi partai sedarhana.
Dalam system multi partai sederhana akan lebih mudah dilakukan kerjasama menuju sinergi nasional yang akan menumbuhkan suasana demokratis yang memungkinkan partai politik dapat berperan secara optimal.
Dalam mengadakan komunikasi, maka setiap orang mempunyai strateginya masing-masing, yaitu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Apabila strategi menyatakan bahwa dalam proses komunikasi yang dialaminya, ada perimpitan kepentingan, maka barulah ada kemungkinan bahwa komunikasi itu berhasil. Mengingat bahwa proses komunikasi berpangkal pada pikiran dan harapan orang, maka proses komunikasi selalu sukar apalagi untuk mencapai komunikasi komunikasi yang efektif. Apabila komunikasi berjalan dengan harmonis beberapa waktu (artinya ada persamaan dalam tujuan terakhir), maka tercapailah partisipasi.[9]
Partai Politik merupakan wadah untuk mencapai tujuan-tujuan, kita harus memdefinisikan tujuan-tujuan ini dan alat/cara dengan apa tujan itu dicapai. Hal tersebut merupakan fungsi dari seorang pemimpin. Fungsi perencanaan meliputi mendefinisikan tujuan partai politik, menetapkan suatu strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan ini, dan mengembangkan suatu hirarki rencana yang menyeluruh untuk memadukan dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan.
Para pemimpin politik juga bertanggungjawab untuk merancang struktur partai politik. Kita sebut fungsi ini pengorganisasian. Fungsi ini mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, siapa membawahi siapa, dan dimana keputusan harus diambil.
Komunikasi politik juga dapat diperhitungkan sebagai salah satu strategi yang dilakukan oleh partai politik untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Namun jika mengharapkan tujuan yang harus dicapai, maka harus terlebih dahulu memperhitungkan hal-hal yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan tersebut[10].
Oleh karena itu, dalam melakukan komunikasi politik harus menggunakan SWOT analisis. Diantaranya ada seberapa besar kekuatan yang ada di dalam partai politik, dan kelemahan apa saja yang dimiliki oleh partai tersebut. Ini dapat dilihat dari internal partai itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah peluang apa saja yang dimiliki oleh partai tersebuut, dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh partai tersebut. Ini dapat dilihat dari ekstern partai.
Dengan mengananlisis hal tersebut, maka diharapkan partai dapat mengukur seberapa besar potensi yang dimilikinya dalam pencapaian tujuuan tersebut.





BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A.    KESIMPULAN
Setelah penulis menyelesaikan makalai ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  Komunikasi politik berasal dari dua kata dasar, yaitu komunikasi dan politik. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain, baik dengan cara penggunaan media sebagai kemasan informasi atau melalui transmisi secara simbolik. Sehingga informasi mudah dimengerti dan pada akhirnya dimiliki kesamaan persepsi. Sedangkan politik adalah segala upaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperluas wilayah kekuasaan.
Beberapa implementasi komunikasi politik yang dapat dijadikan acuan sebagai salah satu strategi pemenangan partai politik adalah:
1.      Bergerak dan membangun komunikasi politik di Semua level
2.      Penggunaan Media Massa Modern dan Media Komunikasi Lokal
3.      Politik Pencitraan

B.     SARAN
Saran dari penulis ajukan ini adalah bahwa komunikasi politik harus digunakan dengan sebaik-baiknya supaya dappait menguntungkan semua pihak yang terlibat tanpa ada yang dirugikan
Untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh partai politik maka strategi dalam komunikasi politik harus menggunakan beberapa cara supaya dapat menarik perhatian masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA
1.      Asegaff, Djafat H. Memabangun, Mempertahankan, Serta Meningkatkan Citra Negara Bangsa. Bandung: Rosda. 1998
2.      Astrid, Phil.  Komunikasi dalam Teori Dan Praktek. Bandung: Pancakarya. 1982
3.      Dan, Nimmo. Komunikasi Politik. Bandung: Rosda. 1982
4.      Mc. Quail, Denis. Teori Komunikasi Massa:suatu pengantar. Jakarta: Erlangga. 1991
5.      O.U, Efendi. Ilmu, Teori dan Filsafat Komuniksai. Bandung: Citra Aditya Bakti.1993
6.      P. Robbins, Stephen. Perilaku Organisasi jilid I. Jakarta: Prenhallindo. 1996
7.      Redaksi Sinar Grafika. Undang-Undang Pemilu 2003. Jakarta: Sinar Grafika, 2003
8.      Saeful, Asep. Perbandingan Sistem dan Kemerdekaan pers. Bandung: Bani Quraisy. 2004

[1] Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pemilu 2003 ( Jakarta: Sinar Grafika, 2003); hlm 205
[2] Ibid, hlm 220
[3] Ibid, hlm 205
[4] Dan Nimmo, Komunikasi Politik (Bandung: Rosda,1982), hlm 25
[5] Asep Saeful, “ Perbandingan Sistem dan Kemerdekaan Pers”, Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm 46
[6] O.U.Efendi, “Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 256.
[7] Denis Mcquail, “Teori komunikasi Massa: Suatu Pengantar”, Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 97
[8] Djafat H.Asegaff, “Membangun,Mempertahankan, Serta Meningkatkan Citra Negara-Bangsa”, Rosda Karya, Bandung, 1998, hal. 43.
[9] Phil Astrid, “Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek 2”( Bandung: Pancakarya, 1982), hlm 67
[10] P. Robbins Stephen, “Perilaku Organisasi” ( Jakarta: Prenhallindo, 1996), hlm 5
Diposting oleh di 2 komentar:
Langganan: Komentar (Atom)