BAB
I
PENDAHULUAN
A. LATAR
BELAKANG MASALAH
Kejadian-kejadian penting dalam kehidupan manusia
masa lampau, perlu dikomunikasikan kepada generasi-generasi berikutnya, yang
tidak ikut mengalami, banyak sekali manfaatnya, paling tidak sebagai ilmu
pengetahuan.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, orang makin
sering mengamati bahwa minat dan partisipasi generasi muda Indonesia (termasuk
para pelajar dan mahasiswa) dalam kegiatan-kegiatan politik tampak kian
menurun, setidak-tidaknya seperti yang terlihat di ata permukaan. Padahal,
sebagai makhluk politik (zoon politicon), manusia (tua dan muda) pasti
tertarik dengan kejadian-kejadian dan proses politik, apalagi jika menyangkut
langsung kepentingan dan masa depannya. Namun demikian banyak orang yang
mempunyai pengamatan bahwa generasi muda kita tidak lagi berantusias
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik. Dengan kalimat lain, ada gejala
apaisme dikalangan generasi muda kita, mengapa demikian?
Barang kali tidak mudah memberikan jawaban yang
memuaskan terhadap pertanyaan ini. Tetapi kita dapat memperoleh sebagai
jawabannya jika kita menoleh kembali kebelakang, kemasa ketika bulding
blocks Orde Baru mulai diletakkan. Apa yang kota lihat sekarang ini di
bidang politik, sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan Orde
Baru sendiri.
Secara ringkas, dapat kita sebutkan beberapa asumsi
dasar yang diyakini oleh para penegak Orde Baru yang berkaitan dengan
pembangunan politik, yang sampai sekarang tampaknya masih dianggap valid oleh
sementara orang. Pertama, politik di zaman Orde Lama ditandai dengan
perjuangan ideology antarpapol yang menjurus pada disentegrasi nasional.
Pertentangan berdasarkan perbedaan ideology merupakan pertentangan yang sangat
sulit untuk direkonsiliasikan, sehingga berlakulah pertarungan habis-habisan (zero
sum game). Salah satu harus menang, dan yang lain kalah. Padahal, dalam
konteks masyarakat Indonesia, pertentangan ideologis tidak akan menguntungkan
bangsa Indonesia sebagai suatu keselruhan. Konsep Naskom adalah usaha presiden
Soekarno untuk merekonsiliasikan nasionalisme, Islam, dan Komunisme.
Sebagaimana kita ketahui, dalam kenyataan konkret konsep Naskom justru
memperuncing pertentangan pelbagian kekuatan social-politik di Indonesia.
Berdasarkan asumsi ini, dikemuakan satu tesis bahwa
zaman Orde Baru, perjuangan yang cenderung mengutamakan ideology (ideologische
srtijd) harus digantikan dengan semangat menomorsatukan program i(programma
strijd). Jika parpol maupun kekuatan social politik lainnya mampu
mendasarkan perjuangannya pada kompetesi program, maka tidak aka nada lagi
kecenderungan disintegatif kehidupan politik nasional. Menurut tesis ini,
deideologisasi harus didorang dalam kehidupan politik bangsa.
Kedua, partai-partai politik
pada masa orde lama melakukan kegiatan di tingkat rakyat kelas bawah (grass
root), dan kenyataan inidianggap sebagai salah satu sebab tersendotnya
energy masyarakat kedalam konflik-konflik politik yang tidak produktif. Untuk
mengatasi hal ini diajukan tesis “ masa mengambang”. Dengan dengan membatasi
kegiatan parpol, diharapkan massa selalu mengambang dalam artian politik, dan
hanya waktu menjelang pemilu, masa tersebut diharapkan dapat berpartisipasi
dalam proses politik, terutama untuk meramaikan “pesta demokrasi”.pada
hakikatnya, konsep “massa mengambang” dimaksudkan untuk melakukan dopolitisasi
secara halus terhadap masyarakat, agar masyarakat lebih mudah diarahkan kepada
program-program pembangunan.
Ketiga, Orde Lama tidak
berhasil melakukan pembangunan, karena stabilisasi politik tidak dapat
diselenggarakan dengan mantap. Demikian juga sebelumnya, dimasa demokrasi
parlementer, labilitas politik telah menghambat embangunan ekonomi. Hal ini
dapat menerangkan dengan mudah, mengapa sekarang terdapat kecenderungan politik
yang membatasi kecenderungan pelbagian kebebasan, terutama kebebasan berbicara,
kebebasan berkumpul dan kebebasan pers, berhubungan adanya asumsi dasar yang
dianut bahwa stabilitas politik harus dijaga sebaik-baiknya agar pembangunan
ekonomi tidak terganggu. Proses penyederhanaan keparataian yang terjadi di masa
Orde Baru sudah tentu juga dilakukan dalam rangka mencapai stabilitas politik.
Akan tetapi, dalam hubungan ini selalu diingat suatu rumusan umum bahwa ekonomi
yang bebas tidak pernah dapat berjalan seiring dengan politik yang ditekan.
ketiga, asumsi dasar diatas, beserta
tesis-tesis yang menyertainya, telah menjadi landasan perekayasaan politik (political
engineering) di masa Orde Baru dengan hasil-hasilnya yang telah kita
ketahui bersama, antara lain stabilitas politik, demokrasi tampa oposisidan
birokrasi patrimonial yang sangat kuat, bahkan terlalu kuat.
Dilihat dari sudut lain, proses politk di Indonesia
sudah menjadikan Indonesia sebagai Negara korporatis yang hamper sempurna.
Dibandingkan dengan Filipina atau Pakistan, misalnya, korporatisme Indonesia
jauh lebih kuat dan berhasil.
Sudah lebih setengah abad negara dan bangsa ini
merdeka, dan banyak sekali hal-hal yang menarik terjadi di bangsa ini. Contoh
dari kejadian yang ada di negara ini adalah tentang partai politik. Sejak awal
berdirinya, Indonesia merupakan negara kesatuan yang mana partai politik banyak
sekali. Namun partai politik dari tahun ke tahun sering mengalami perubahan kearah
yang lebih baik lagi.
Salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi
landasan berdirinya partai politik adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Bab
I Pasal (1) yang berbunyi : “ partai politik adalah organisasi politik yang
dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukalera atas
dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan
anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. “[1].
Pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan partai
politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul,
berserikat dan menyatakan pendapat. Melalui partai politik, rakyat dapat
mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa
depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai politik juga merupakan
komponen yang penting dalam system demokrasi.[2]
Dalam sebuah partai politik, memiliki
kepentingan-kepentingan yang akan dicapai. Oleh karena itu, partai politik
harus memiliki komunikasi politik sebagai salah satu strategi pemenangan partai
politik.
B. RUMUSAN
MASALAH
1. Apakah
yang dimaksud dengan partai politik?
2. Apa
yang dimaksud dengan komunikasi politik?
3. Bagaimana
komunikasi politik bisa dipakai sebagai strategi pemenangan partai politik?.
BAB II
LANDASAN
TEORITIS
Beberapa konsep dan
teori yang akan digunakan untuk menganalisis masalah tersebut di atas adalah
sebagai berikut:
Menurut Mac Iver,
partai politik adalah suatu perkumpulan terorganisir untuk menyokong suatu
prinsip atau kebijaksanaan, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan
cara-cara yang sesuai dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi atau UUD,
agar menjadi penentu cara melakukan pemerintaha. Perkumpulan-perkumpulan
itu diadakan karena adanya kepentingan bersama. Oleh karena itu, seringkali
suatu perkumpulan atau ikatan diadakan untuk memenuhi atau mengurus kepentingan
bersama dalam masyarakat. Selain mempunyai kepentingan bersama, suatu
perkumpulan khususnya partai politik, akan munul karena anggota-anggotanya
mempunyai orientasi, nlai-nilai, dan cita-cita yang sama.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002
Bab I Pasal (1) dijelaskan mengenai pengertian partai politik, yang berbunyi :
“ partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga
negara Republik Indonesia secara sukalera atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita
untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara
melalui pemilihan umum. “[3]
Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan
pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan,
pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami
sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah.[4]
Menurut Littlejohn
di dalam komunikasi terdapat level atau tingkatan komunikasi yakni komunikasi
antar personal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan komunikasi
massa. Komunikasi antar personal adalah komunikasi yang melibatkan antar sesama
orang/individu dan biasanya face to face. Komunikasi kelompok adalah komunikasi
atau hubungan antara individu di dalam kelompok kecil, dan biasanya dilakukan
dalam merencanakan pengambilan keputus.
Komunikasi organisasi lebih kompleks lagi, karena hubungannya tidak
hanya melibatkan antar individu akan tetapi juga antara individu dengan
kelompok-kelompok. Sedangkan komunikasi massa adalah komunikasi yang melibatkan
ranah publik, dan memuat banyak hubungan, yakni hubungan antarpersonal,
kelompok, dan organisasi.[5]
Source-Message-Channel-Receiver Theory. S-M-C-R
merupakan singkatan dari Source (sumber)
- Message (pesan) - Channel (saluran/media) - Receiver (penerima/komunikan). Pada
rumus S - M - C - R, khusus mengenai C (channel) yang berarti saluran atau
media, menurut Sappir mengandung dua pengertian, yakni primer dan sekunder. Saluran primer adalah media yang
merupakan lambang, misalnya bahasa, gambar atau warna yang digunakan dalam
komunikasi tatap muka (face to face communication), sedangkan saluran primer adalah media berwujud,
baik media massa misalnya surat kabar, televisi atau radio, maupun media non
masa, misalnya surat, telepon atau poster.[6]
Kemudian komunikasi politik di negara-negara sedang berkembang seperti
Indonesia biasanya menggunakan dua sistem komunikasi dominan, yaitu media massa
modern dan sistem komunikasi tradisional (Schramm 1964). Untuk mempengaruhi masyarakat, maka sangat perlu untuk
memilih sarana komunikasi yang tepat, sesuai dengan keperluan dan kepada siapa
pesan politik ingin disampaikan. Untuk masyarakat perkotaan kelas menengah,
komunikasi politik melalui media massa sangat efektif karena pola hidup mereka
yang sibuk tidak memberi mereka peluang untuk melakukan komunikasi langsung
dengan orang lain. Apalagi kalau mereka tidak punya kepentingan langsung dengan
sang komunikator. Bagi mereka, media massa cetak dan elektronik merupakan
sarana paling efektif untuk mengetahui dan menyampaikan umpan balik setiap
pesan politik yang ada. Sementara untuk masyarakat pedesaan, apalagi masyarakat
pedalaman yang secara literal tidak memiliki tradisi baca, pesan politik hanya
bisa disampaikan oleh sistem komunikasi tradisional. Dalam konteks ini, seperti
diungkap oleh Astrid Susanto (1978), komunikasi yang paling efektif adalah
dengan menggunakan sistem komunikasi lokal yang sesuai dengan budaya mereka.
Pendekatan-pendekatan interpersonal dengan tokoh-tokoh lokal yang menjadi
pengatur lalu lintas opini menjadi kunci keberhasilan dalam sistem komunikasi
tradisional ini.
Menurut para pakar
model komunikasi Lasswell merupakan salah satu model yang paling awal dalam
perkembangan teori komunikasi. Lasswell menyatakan bahwa: Cara terbaik untuk
menerangkan proses komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan: Who Says What, In Which Channel, To Whom,
With What Effect ( Siapa Mengatakan Apa, Melalui Saluran Apa, Kepada Siapa,
Dengan Efek Apa). Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah berupa unsur-unsur
proses komunikasi, yaitu Communication
(komunikasi), Message (pesan), Media (media), Receiver (komunikan/penerima), dan Effect (efek). Lebih lanjut Lasswell mengemukakan
bahwa fungsi komunikasi meliputi:
1. The
surveillance of the environment (pengamatan lingkungan). Fungsi ini merupakan
kegiatan mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai peristiwa dalam suatu
lingkungan, seperti penggarapan dan penyampaian berita.
2. The
correlation of the parts of society in responding to the environment (korelasi
kelompok-kelompok dalam masyarakat ketika menanggapi lingkungan). Fungsi ini
merupakan kegiatan interpretasi terhadap informasi mengenai peristiwa-peristiwa
yang terjadi di lingkungan, seperti propaganda-propaganda atau tajuk rencana.
3. The
transmission of the social heritage from one generation to the next (transmisi warisan sosial dari generasi yang
satu ke generasi yang lain). Fungsi ini merupakan kegiatan pengkomunikasian
informasi, nilai, dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang
lain atau dari anggota suatu kelompok kepada pendatang baru, seperti kegiatan
pendidikan/pembelajaran.
BAB III
IMPLEMENTASI
KOMUNIKASI POLITIK SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI PEMENANGAN PARTAI POLITIK
A. PENGERTIAN
PARTAI POLITIK
Sebagaimana yang
telah disampaikan diatas, bahwa partai politik adalah suatu perkumpulan
terorganisir untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan, yang oleh
perkumpulan itu diusahakan dengan cara-cara yang sesuai dengan cara-cara yang
sesuai dengan konstitusi atau UUD, agar menjadi penentu cara melakukan
pemerintaha. Perkumpulan-perkumpulan itu diadakan karena adanya
kepentingan bersama. Oleh karena itu, seringkali suatu perkumpulan atau ikatan
diadakan untuk memenuhi atau mengurus kepentingan bersama dalam masyarakat.
Selain mempunyai kepentingan bersama, suatu perkumpulan khususnya partai
politik, akan munul karena anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nlai-nilai,
dan cita-cita yang sama.
Pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan partai
politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk
berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat. Melalui partai politik, rakyat
dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan
masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai politik merupakan
komponen yang sangat penting dalam system politik demokrasi. Dengan demikian,
penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu
memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan.
Melalui kebebasan yang bertanggung jawab, segenap
warga negara memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan
cita-cita politiknya secara nyata. Kesetaraan merupakan prinsip yang
memungkinkan segenap warga negara berpikir dalam kerangka kesederhanaan sekalipun
kedudukan, fungsi dan peran masing-masing berbeda. Kebersamaan merupakan wahana
untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sehingga segala bentuk tantangan
lebih mudah dihadapi. Partai politik dapat mengambil peran penting dalam
menumbuhkan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk
bangsa dan negara yang padu.
Partai plitik sebagai peserta pemilihan umum
mempunyai kesempatan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi
lembaga-lembaga negara, dan untuk membentuk pemerintahan.
Partai politik melalui pelaksanaan fungsi pendidikan
politik, social politik, perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi
politik secara riil, akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik
masyarakat, merekatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, merekatkan
berbagai kelompok dan golongan dalam masyarakat, mendukung integrasi dan
persatuan nasional, mewujudkan keadilan, menegakkan hukum, menghormati hak
asasi manusia, serta menjamin terciptanya stabilitas keamanan.
B. PENGERTIAN
KOMUNIKASI POLITIK
Komunikasi merupakan penyebab dan pengakhir
pertentangan. Komunikasi adalah sebagian besar dari kegiatan dalam hidup.
Komunikasi merupakan landasan pembentukan pengertian, landasan pembentukan
kelompok. Tetapi jstru karena komunikasi, menentukan maka karena terlalu sering
dan bisa dijalankan, dirasakan juga sebagai hal yang biasa.
Jika digabungkan dengan politik, maka tersusunlah
sebuah kata komunikasi politik. Secara sederhana komunikasi politik (political
communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan
aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan
kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga dapat diartikan sebagai
komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah
Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politikyang
kongkretsebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja. Tidak heran jika adayang
menjuluki komunikasi politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya
tidak lebih dari istilah belaka.
Dalam praktiknya, komunikasi politik sangat kental
dalam kehidupan sehari-hari, tidak satupun manusia tidak berkomunikasi, dan
kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik.
Gabriel Almond (1960) nmengemukakan bahwa komunikasi
politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap system politik.
Komunikasi politik merupakan proses penyampaian
pesan-pesan dengan proses komunkasi pada umumnya ( komunikasi tatap muka dan
komunikasi bermedia) dengan alur dan komponen:
1. Komunikator/
pengirim pesan
2. Encoding
: proses penyusuan ide menjadi symbol/ pesan
3. Message
/ pesan
4. Media/
saluran
5. Decoding:
proses pemecahan/ penerjemahan symbol-simbol
6. Komunikasi/
receiver : penerimaan pesan
7. Feed
back : umpan balik/respon
Dalam
penyampaian pesannya, komunikasi politik memiliki saluran/jaringan tertentu,
antara lain:
1. Komunikasi
massa : komunikasi satu kepada banyak, / komunikasi melalui media masa
2. Komunikasi
tatap muka
3. Komunikasi
organisasi
4. Komunikasi
interpersonal
C. KOMUNIKASI
POLITIK SEBAGAI SALAHSATU STRATEGI PEMENANGAN PARTAI POLITIK
Beberapa implementasi komunikasi politik yang dapat
dijadikan acuan sebagai salah satu strategi pemenangan partai politik adalah:
1.
Bergerak dan membangun komunikasi politik di Semua
level
Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa
menurut Littlejohn, komunikasi dapat dilakukan dalam beberapa tingkatan/level,
dari individu, kelompok, organisasi hingga komunikasi massa. Strategi
komunikasi yang dilakukan di semua level
dan lini untuk membangun opini publik sebagai salah satu cara pemenangan partai
politik.
2.
Penggunaan Media Massa Modern dan Media Komunikasi
Lokal
Menurut Gabriel Almond, semua bentuk interaksi manusia
melibatkan komunikasi. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar dan
majalah ikut mempengaruhi struktur komunikasi dalam masyarakat. Dalam
pembangunan opini publik, media massa merupakan salah satu media yang sangat
strategis. Sedangkan menurut Mcquail media paling baik digunakan secara
terncana untuk menimbulkan perubahan dengan menerapkannya dalam program yang
berskala besar.[7]
Di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, media massa merupakan media
yang dapat menjangkau secara luas ke seluruh pelosok dan penjuru masyarakat
tanpa orang atau tokoh harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Melalui media
massa pembangunan opini publik dapat dilakuakan tanpa harus tokoh poltik hadir
di masyarakat.
Di samping mengunakan media massa, dapat juga menggunakan
media pertemuan langsung dengan masyarakat. Pertemuan langsung ini dapat dikemas
dengan bentuk pertemuan lokal, sehingga jenis pertemuannya sangat berfariasi
sesuai dengan kondisi lokal dimana pertemuan itu berlangsung.
Sejalan dengan pendekatan lokal ini, bahasa komunukasi
yang dibangun juga dengan menggunakan term-term low contex. Artinya bahasa
komunikasi yang digunakan cenderung dengan bahasa-bahasa yang sederhana, tidak
dengan bahasa tinggi atau yang ilmiah, menggunakan istilah-sitilah.
3.
Politik Pencitraan
Menurut Schuller inti politik sukses adalah membangun
kepercayaan publik. Kandidat perlu dikenal dulu baru mereka percaya. Pencitraan
tokoh merupakan pintu bagi masyarakat untuk memilih kandidat di pemilihan
lokal. Pencitraan merupakan gambaran yang dimiliki oleh orang banyak tentang
diri, pribadi, atau organisasi atau produk.[8]
Political image yang dapat diusung oleh partai politik adalah membangun image
kepada masyarakat bahwa partai politik tersebut merupakan partai yang sederhana,
bersahabat, bersahaja, dan diterima oleh semua kalangan. Pencitraan ini dapat
dimunculkan melalui pemasangan baligo, spanduk dan lain sebagainya.
Menurut Robert Norton kita berkomunikasi pada dua level
yakni penyampaian informasi dan gaya dalam menyampaikan pesan. Komentar yang
diberikan baik secara serius maupun bercanda akan diinterpretasikan penerima
menjadi gaya berkomunikasi di pembicara. Gaya pesan ini akan terjadi
berulang-ulang. Dari gaya berkomunikasi inilah orang akan menilai bagimana tipe
partai tersebut.
Untuk melihat
dukungan politik, tidak dapat dilakukan dengan berasumsi. Ini sangat berbahaya
dalam pertarungan politik. Kita harus mengetahuinya secara nyata atau riil di
masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui dukungan politik di masyarakat
adalah dengan melalui voter intelegence. Teknologi politik yang sekarang sudah
berkembang akan sangat membantu melihat prilaku politik masyarakat secara riil
dan ilmiah. Berbagai bentuk kegiatan seperti: pooling, FGD, media analisis, dan
penelitian ilmiah merupakan cara yang dapat digunakan untuk melakukan voter
intelegence.
Keterkaitan antara kehidupan kepartaian yang sehat
dan proses penyelenggaraan pemilihan umum akan dapat menciptakan
lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang lebih berkualitas. Untuk merancang
keterkaitan sistematik antara system kepartaian, system pemilihan umum dengan
system konstitusional, seperti tercermin dalam system pemerintahan, diperlukan
adanya kehidupan kepartaian yang mampu menampung keberagaman.
Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan
kenegaraan yang berwawasan kebangsaan, diperlukan adanya kehidupan dan system
kepartaian yang sehat dan dewasa, yaitu system multi partai sedarhana.
Dalam system multi partai sederhana akan lebih mudah
dilakukan kerjasama menuju sinergi nasional yang akan menumbuhkan suasana
demokratis yang memungkinkan partai politik dapat berperan secara optimal.
Dalam mengadakan komunikasi, maka setiap orang
mempunyai strateginya masing-masing, yaitu sesuai dengan tujuan yang hendak
dicapai. Apabila strategi menyatakan bahwa dalam proses komunikasi yang
dialaminya, ada perimpitan kepentingan, maka barulah ada kemungkinan bahwa
komunikasi itu berhasil. Mengingat bahwa proses komunikasi berpangkal pada
pikiran dan harapan orang, maka proses komunikasi selalu sukar apalagi untuk
mencapai komunikasi komunikasi yang efektif. Apabila komunikasi berjalan dengan
harmonis beberapa waktu (artinya ada persamaan dalam tujuan terakhir), maka
tercapailah partisipasi.[9]
Partai Politik merupakan wadah untuk
mencapai tujuan-tujuan, kita harus memdefinisikan tujuan-tujuan ini dan
alat/cara dengan apa tujan itu dicapai. Hal tersebut merupakan fungsi dari
seorang pemimpin. Fungsi perencanaan meliputi mendefinisikan tujuan partai
politik, menetapkan suatu strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan ini, dan
mengembangkan suatu hirarki rencana yang menyeluruh untuk memadukan dan
mengkoordinasi kegiatan-kegiatan.
Para
pemimpin politik juga bertanggungjawab untuk merancang struktur partai politik.
Kita sebut fungsi ini pengorganisasian. Fungsi ini mencakup penetapan
tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana
tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, siapa membawahi
siapa, dan dimana keputusan harus diambil.
Komunikasi
politik juga dapat diperhitungkan sebagai salah satu strategi yang dilakukan
oleh partai politik untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Namun jika
mengharapkan tujuan yang harus dicapai, maka harus terlebih dahulu
memperhitungkan hal-hal yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan
tersebut[10].
Oleh
karena itu, dalam melakukan komunikasi politik harus menggunakan SWOT analisis.
Diantaranya ada seberapa besar kekuatan yang ada di dalam partai politik, dan
kelemahan apa saja yang dimiliki oleh partai tersebut. Ini dapat dilihat dari
internal partai itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah peluang apa saja yang
dimiliki oleh partai tersebuut, dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh partai
tersebut. Ini dapat dilihat dari ekstern partai.
Dengan
mengananlisis hal tersebut, maka diharapkan partai dapat mengukur seberapa
besar potensi yang dimilikinya dalam pencapaian tujuuan tersebut.
BAB
IV
KESIMPULAN
DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Setelah penulis menyelesaikan makalai
ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Komunikasi politik
berasal dari dua kata dasar, yaitu komunikasi dan politik. Komunikasi adalah
proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain, baik dengan cara
penggunaan media sebagai kemasan informasi atau melalui transmisi secara
simbolik. Sehingga informasi mudah dimengerti dan pada akhirnya dimiliki
kesamaan persepsi. Sedangkan politik adalah segala upaya untuk memperoleh,
mempertahankan, dan memperluas wilayah kekuasaan.
Beberapa
implementasi komunikasi politik yang dapat dijadikan acuan sebagai salah satu
strategi pemenangan partai politik adalah:
1. Bergerak dan membangun
komunikasi politik di Semua level
2. Penggunaan Media Massa Modern
dan Media Komunikasi Lokal
3. Politik Pencitraan
B. SARAN
Saran dari penulis ajukan ini adalah bahwa
komunikasi politik harus digunakan dengan sebaik-baiknya supaya dappait
menguntungkan semua pihak yang terlibat tanpa ada yang dirugikan
Untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh partai
politik maka strategi dalam komunikasi politik harus menggunakan beberapa cara
supaya dapat menarik perhatian masyarakat.
DAFTAR
PUSTAKA
1. Asegaff,
Djafat H. Memabangun, Mempertahankan, Serta Meningkatkan Citra Negara
Bangsa. Bandung: Rosda. 1998
2. Astrid,
Phil. Komunikasi dalam Teori Dan
Praktek. Bandung: Pancakarya. 1982
3. Dan,
Nimmo. Komunikasi Politik. Bandung: Rosda. 1982
4. Mc.
Quail, Denis. Teori Komunikasi Massa:suatu pengantar. Jakarta: Erlangga.
1991
5. O.U,
Efendi. Ilmu, Teori dan Filsafat Komuniksai. Bandung: Citra Aditya
Bakti.1993
6. P.
Robbins, Stephen. Perilaku Organisasi jilid I. Jakarta: Prenhallindo.
1996
7. Redaksi
Sinar Grafika. Undang-Undang Pemilu 2003. Jakarta: Sinar Grafika, 2003
8. Saeful,
Asep. Perbandingan Sistem dan Kemerdekaan pers. Bandung: Bani Quraisy.
2004
[1]
Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pemilu 2003 ( Jakarta: Sinar
Grafika, 2003); hlm 205
[2]
Ibid, hlm 220
[3]
Ibid, hlm 205
[4]
Dan Nimmo, Komunikasi Politik (Bandung: Rosda,1982), hlm 25
[5]
Asep Saeful, “ Perbandingan Sistem dan Kemerdekaan Pers”, Bani Quraisy,
Bandung, 2004, hlm 46
[6] O.U.Efendi, “Ilmu, Teori, dan Filsafat
Komunikasi”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 256.
[7] Denis Mcquail, “Teori komunikasi Massa:
Suatu Pengantar”, Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 97
[8]
Djafat H.Asegaff, “Membangun,Mempertahankan, Serta Meningkatkan Citra
Negara-Bangsa”, Rosda Karya, Bandung, 1998, hal. 43.
[9]
Phil Astrid, “Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek 2”( Bandung:
Pancakarya, 1982), hlm 67
[10]
P. Robbins Stephen, “Perilaku Organisasi” ( Jakarta: Prenhallindo, 1996), hlm 5
